HUBUNGAN INDONESIA DAN KAMBOJA

KAMBOJA

1.      Kapan pertama sekali Indonesia berhubungan dengan Negara Kamboja

Hubungan Indonesia dengan Kamboja mengacu pada hubungan bilateral Kerajaan Kamboja dan Republik Indonesia. Kamboja memiliki kedutaan besar di Jakarta, sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Phnom Penh. Sejak hubungan diplomatik dirintis pada tahun 1960-an. Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Kamboja. Indonesia menyediakan pasukan untuk Otoritas Transisi PBB di Kamboja pada tahun 1992, dan pada tahun 1999 Indonesia mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN. Kamboja menghargai Indonesia yang secara konsisten telah membantu Kamboja, terutama dalam peningkatan kapasitas.[1] Kedua negara adalah anggota Gerakan Non-Blok dan ASEAN.

2.      Kerjasama Indonesia di bidang:

a.      Perdagangan

Indonesia dan Kamboja telah mengalami perkembangan yang baik secara ekstensif dan intensif. Hubungan itu dipupuk oleh berbagai generasi dan sedang semakin berkembang cepat di semua bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Diantaranya, hubungan ekonomi dan perdagangan telah mencapai kemajuan-kemajuan melompat dan juga merupakan salah satu diantara faktor-faktor penting yang turut menegakkan secara sukses hubungan tetangga baik, persahabatan tradisional, kerjasama komprehensif, berkesinamungan dan berjangka panjang antara dua negara.

b.      Pertanian

Pemerintah Kamboja juga menawarkan investasi untuk pengembangan penggilingan gabah di Tanah Air.  

Selain itu, Kamboja juga menawarkan akses pasar untuk alat pertanian dan bibit-bibit pertanian kepada swasta di Indonesia.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral tersebut, Mentan RI  menawarkan pengembangan kapasitas dan kerja sama teknik, termasuk pemberian bantuan berupa traktor tangan atau mesin penggilingan gabah.

c.     Pertambangan

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengingatkan agar pengelolaan bisnis pertambangan Kamboja dan Indonesia harus lebih baik untuk bisa bersaing di Pasar Bebas ASEAN 2015. Catatan itu mengemuka dalam hasil riset OECD bertajuk Economic Outlook for Sutheast Asia, China, and India. Hasil riset itu dirilis di Bali pada Desember silam. Lembaga itu mengatakan kedua negara harus mampu mengembangkan industri pertambangan berikut hasil olahannya untuk mampu berperan lebih banyak di kawasan regional.

Sementara itu, catatan menunjukkan kalau pada 12 Januari 2014, pemerintah Indonesia bakal memberlakukan Undang-undang (UU) Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Poin penting dalam beleid itu adalah pelarangan ekspor mineral mentah.

d.      Ketenagakerjaan

Selama pemerintahan Soekarno pada tahun 1960-an, Presiden Indonesia telah mengunjungi Kamboja dan sebaliknya Pangeran Norodom Sihanouk juga mengunjungi Indonesia. Pada tahun 1992 Indonesia termasuk negara yang menyumbangkan tenaga pasukan untuk Otoritas Transisi PBB di Kamboja dan membantu Kamboja dalam usaha menjaga keamanan untuk mencapai perdamaian. Indonesia juga menyambut dan mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN pada tahun 1999. Hubungan antara Indonesia dan Kamboja telah tumbuh pesat sejak saat itu.

e.       Peternakan

Sebanyak tujuh peserta asing dari Kamboja, Laos dan Timor Leste, serta lima peserta lokal yaitu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Medan dan Banjarmasin mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk menggali potensi kerja sama dan meningkatkan pemahaman antar peserta. Serta sebagai wadah pertukaran pengalaman di bidang peternakan yang berkelanjutan.

Pelatihan tersebut juga merupakan realisasi dari dukungan Pemerintahan Indonesia terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, khususnya sebagai upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara-negara ASEAN, khususnya Kamboja, Laos dan Myanmar

f.       Perindustrian

Indonesia dan Kamboja sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Kesepakatan ini dicapai setelah Presiden RI Joko Widodo menerima Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di sela sela rangkaian kegiatan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 di Jakarta. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan ini Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi.

Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo juga mengundang pengusaha Kamboja untuk dapat memanfaatkan produk unggulan Indonesia seperti industri militer, kendaraan bermotor, obat obatan, produk farmasi, produk konsumen rumah tangga, dan teknologi pertanian

g.      Pendidikan

Indonesia dan Kamboja sepakat memperkuat kerja sama di bidang penidikan vokasi. Selain pelajar dan pendidik membangun peluang kerja sama akademik, peluang magang di kedua negara juga akan dibuka lebar.

Kerja sama pendidikan vokasi Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara didorong South-East Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Center (SEAMOLEC).

SEAMOLEC Indonesia memfasilitasi kerja sama 12 institusi pendidikan menengah dan tinggi vokasi Indonesia serta 17 pendidikan tinggi vokasi dan institusi pelatihan vokasi Kamboja yang berkumpul di National Polytecnic Institute of Cambodia (NPIC).

h.      Sosial-Budaya

Antarnegara di Bidang Sosial Budaya Upaya Indonesia menjalin kerja sama antarnegara social budaya. Anggota menteri pendidikan dari Negara asia tenggara diantaralain, yaitu Indonesia, kamboja, laos,

i.        Kesehatan

Hingga tahun 2017, Pemerintahan Indonesia dan Kamboja belum melaksanakan kesepakatan kerjasama bilateral di bidang kesehatan.

3.      Konflik Indonesia-Kamboja

Hingga saat ini tidak ada persilisihan antarnegara tersebut. Indonesia dan Kamboja memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan ketika kamboja dan Thailand berseteru, Indonesia memiliki andil dalam mempersatukan kedua Negara yang saling berbatasan tersebut.